Koreksi Pasal 6

(1) Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait. (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain menyangkut perencanaan, pembiayaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. (3) Camat dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan, agar memperhatikan: a. standar, norma, kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota; b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan c. Standar Pelayanan Minimal. (4) Untuk menjamin optimalnya penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan, maka Perangkat Daerah pemangku urusan yang dilimpahkan wajib melaksanakan fungsi pemberian fasilitasi, supervisi kepada Camat. (5) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan, Camat dapat menugaskan Lurah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (6) Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik Kecamatan masing-masing.