Koreksi Pasal 23

(1) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kewajiban perusahaan pembangunan/pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum pada perumahan dan permukiman. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. pendataan terhadap perusahaan/pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan pada perumahan dan permukiman; b. pemberitahuan kepada perusahaan/pengembang perumahan dan permukiman yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan c. pembinaan kepada perusahaan/pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum pada perumahan dan permukiman.