Koreksi Pasal 6

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi: a. penetapan pemberian fasilitas atau insentif di bidang Penanaman Modal; b. pembuatan peta potensi investasi; c. penyelenggaraan promosi Penanaman Modal; d. pemberian Perizinan Berusaha di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kota; e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;dan f. pengelolaan data dan informasi Perizinan Berusaha, Perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi. (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota MENETAPKAN kebijakan Penanaman Modal.