Koreksi Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah menentukan jumlah Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah bidang kesehatan menyusun pemetaan dan kebutuhan Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan dengan memperhatikan penetapan rasio antara jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk. (3) Rasio antara jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rasio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemetaan dan kebutuhan Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota atas rekomendasi dari Dinas.