PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang PERATURAN DAERAH KOTA BUKIT TINGGI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKIT TINGGI

PERDA Nomor 1 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Bukittinggi. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bukittinggi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 5. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. 8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi adalah perusahaan umum daerah air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. 9. Modal dasar adalah keseluruhan nilai permodalan Perusahaan umum daerah yang telah ditetapkan 10. Modal disetor adalah jumlah modal riil yang telah disetor Pemerintah Daerah pada Perusahaan umum daerah. 11. Tarif Air Minum adalah Kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Walikota Bukittinggi untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang wajib dibayarkan oleh pelanggan. 12. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi. 13. Direksi adalah organ perusahaan umum daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan umum daerah sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan umum daerah serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 14. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi. 16. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha perusahaan daerah air minum dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan. 17. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah rancangan tahunan dari rencana bisnis. 18. Keuntungan adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukan untuk Pemerintah Daerah. 19. Tantiem adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukan untuk kesejahteraan Dewan Pengawas dan Direksi. 20. Bonus adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukan untuk kesejahteraan Pegawai. 21. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukan untuk kesejahteraan Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai. 22. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. 23. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. 24. Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum. 25. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi. 26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Bukittinggi.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Koreksi

Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi merupakan perusahaan umum daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM.

Pasal 7

Koreksi

(1) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi bergerak di bidang usaha penyelenggaraan SPAM di Daerah. (2) Bidang usaha penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. SPAM jaringan perpipaan; dan/atau b. SPAM bukan jaringan perpipaan. (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi : a. unit air baku; b. unit produksi; c. unit distribusi; dan d. unit pelayanan. (2) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas : a. sumur dangkal; b. sumur pompa; c. bak penampungan air hujan; d. terminal air; dan e. bangunan penangkap mata air.

Pasal 9

(1) Selain pengelolaan dan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, sepanjang mendukung secara finansial terhadap kegiatan usaha utama, Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang sudah dimiliki dan/atau dikuasai Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi. (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Direktur.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi. (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM. (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan. (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. penyertaan modal daerah; b. subsidi; c. pemberian pinjaman; dan/atau d. hibah. (5) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan. (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM. (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

MODAL

Pasal 12

Koreksi

(1) Modal Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi terdiri dari : a. modal dasar; dan b. modal disetor. (2) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah yang bersumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman, yang ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor; b. pinjaman yang bersumber dari Daerah, BUMD lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai aturan yang berlaku; c. hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah, BUMD lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai aturan yang berlaku; dan d. sumber modal lainnya yang bersumber dari kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset. (3) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah). (4) Modal disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp18.932.925.291,47 (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah empat puluh tujuh sen).

Pasal 13

(1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk : a. pendirian Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; dan b. penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi. (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah. (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. (2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 15

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dilakukan untuk : a. Pengembangan usaha; b. penguatan struktur permodalan; dan c. penugasan Pemerintah Daerah. (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Pasal 16

(1) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dapat melakukan pinjaman dalam rangka pengembangan usaha dan investasi. (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan jaminan aset Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang berasal dari hasil usaha, dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi melakukan pinjaman kepada Pemerintah Daerah maka syarat jaminan ditiadakan. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan pinjaman diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

(1) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dapat menerima hibah. (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM. (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII

ORGAN DAN PEGAWAI

Pasal 21

Koreksi

(1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi. (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas : a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi.

Pasal 22

Koreksi

(1) Walikota mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi berkedudukan sebagai pemilik modal. (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi meliputi : a. penyertaan modal; b. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan c. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Pasal 23

(1) KPM selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi mempunyai kewenangan mengambil keputusan. (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan aset tetap; c. kerja sama; d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset; f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi; g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi; h. penetapan besaran penggunaan laba; i. pengesahan laporan tahunan; j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda; dan k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan : a. target kinerja Perumda; b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi. (6) Pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi apabila dapat membuktikan : a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; dan/atau c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi secara melawan hukum.

Pasal 25

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi. (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. rapat tahunan; b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran; dan c. rapat luar biasa.

BAB Kedua

KPM

Pasal 22

Koreksi

(1) Walikota mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi berkedudukan sebagai pemilik modal. (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi meliputi : a. penyertaan modal; b. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan c. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Pasal 23

(1) KPM selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi mempunyai kewenangan mengambil keputusan. (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan aset tetap; c. kerja sama; d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset; f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi; g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi; h. penetapan besaran penggunaan laba; i. pengesahan laporan tahunan; j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda; dan k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan : a. target kinerja Perumda; b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi. (6) Pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi apabila dapat membuktikan : a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; dan/atau c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi secara melawan hukum.

Pasal 25

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi. (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. rapat tahunan; b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran; dan c. rapat luar biasa.

BAB Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 26

Koreksi

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. (3) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah Strata I (S-1); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. tidak pernah dinyatakan pailit; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 27

(1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdiri atas: a. anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang telah menyelesaikan masa jabatannya; b. pensiunan pegawai Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; c. mantan Direksi Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; atau d. eksternal Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c. (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi. (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. (4) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi. (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Persyaratan

Pasal 26

Koreksi

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. (3) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah Strata I (S-1); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. tidak pernah dinyatakan pailit; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 27

(1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdiri atas: a. anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang telah menyelesaikan masa jabatannya; b. pensiunan pegawai Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; c. mantan Direksi Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; atau d. eksternal Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c. (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi. (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. (4) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi. (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit melalui tahapan : a. Seleksi Administratif b. UKK; dan c. Wawancara akhir. (3) Pemerintah Daerah menginformasikan Pelaksanaan setiap tahapan Seleksi calon anggota Pengawas melalui media massa lokal/nasional baik cetak maupun elektronik. (4) Media elektronik sebagaimana dimaksud ayat (3) dimuat dalam laman pemerintah daerah dan/atau laman Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi. (5) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit : a. Penjaringan; b. Hasil seleksi administrasi; dan c. Hasil UKK. (6) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada APBD atau Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang.

Pasal 29

(1) Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir. (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir. (3) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Walikota. (5) Walikota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan. (6) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (5) Walikota melakukan seleksi.

Pasal 30

(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh panitia seleksi. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil, paling banyak berjumlah 5 (lima) orang dan beranggotakan paling sedikit dari unsur: a. Perangkat Daerah; dan b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi. (3) Panitia seleksi bertugas : a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan; b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas; c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK; d. menentukan formulasi penilaian UKK; e. MENETAPKAN hasil penilaian; f. MENETAPKAN Calon Anggota Dewan Pengawas; g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau kebijakan Pemerintah; dan (4) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB 2

Seleksi

Pasal 28

Koreksi

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit melalui tahapan : a. Seleksi Administratif b. UKK; dan c. Wawancara akhir. (3) Pemerintah Daerah menginformasikan Pelaksanaan setiap tahapan Seleksi calon anggota Pengawas melalui media massa lokal/nasional baik cetak maupun elektronik. (4) Media elektronik sebagaimana dimaksud ayat (3) dimuat dalam laman pemerintah daerah dan/atau laman Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi. (5) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit : a. Penjaringan; b. Hasil seleksi administrasi; dan c. Hasil UKK. (6) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada APBD atau Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang.

Pasal 29

(1) Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir. (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir. (3) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Walikota. (5) Walikota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan. (6) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (5) Walikota melakukan seleksi.

Pasal 30

(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh panitia seleksi. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil, paling banyak berjumlah 5 (lima) orang dan beranggotakan paling sedikit dari unsur: a. Perangkat Daerah; dan b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi. (3) Panitia seleksi bertugas : a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan; b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas; c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK; d. menentukan formulasi penilaian UKK; e. MENETAPKAN hasil penilaian; f. MENETAPKAN Calon Anggota Dewan Pengawas; g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau kebijakan Pemerintah; dan (4) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang PERATURAN DAERAH KOTA BUKIT TINGGI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKIT TINGGI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

BAB Kelima

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

Pasal 27

BAB 1

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 2

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

BAB 4

BAB 5

BAB 6

BAB Keempat