Koreksi Pasal 9

(1) Penataan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memuat: a. sistem katalog; b. sistem mandiri; c. sistem internet/website. (2) Penataan sistem informasi melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dikelola dengan cara merekam informasi peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer. (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam 1 (satu) unit komputer tanpa jaringan. (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui website jdih.kotabogor.go.id.