Koreksi Pasal 63

(1) Pemerintah Daerah Kota melakukan Pengawasan dan Pengendalian untuk memastikan terselenggaranya Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pelaksanaan program Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; b. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan sektor Ekonomi Kreatif dan/atau Industri Kreatif; c. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya; d. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan e. perlindungan terhadap penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi yang tidak benar dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.