Koreksi Pasal 21

(1) Organisasi/lembaga kemasyarakatan wajib menyusun peraturan atau tata tertib, melaksanakan sosialisasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan organisasi/lembaganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c. (2) Organisasi/lembaga kemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. teguran lisan; dan b. teguran tertulis. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.