Koreksi Pasal 5

(1) Kebijakan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan dasar dalam Penanaman Modal. (2) Setiap ... https://jdih.bandung.go.id/ (2) Setiap Penanaman Modal wajib memanfaatkan ruang untuk tempat usaha sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. (3) Kebijakan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rencana tata ruang yang berkepastian hukum; b. pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; c. tidak memanfaatkan ruang yang berpotensi bencana; d. memberikan nilai tambah pada ruang; dan e. memberikan penggantian yang layak dalam hal memanfaatkan ruang yang berkenaan dengan pengadaan tanah. (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.