PERDA

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KOTA AMBON.

PERDA Nomor 18 Tahun 2001

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Ketiga

Pasal 5

Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4. Lurah mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Kecamatan. b. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan.

Pasal 6

(1) Sekretariat Kelurahan merupakan unsur staf Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah. (2) Sekretaris Lurah mempunyai tugas membantu Lurah dalarn melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Kelurahan. (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi; a. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya b. Urusan administrasi keuangan. c. Urusan Tata Usaha, Administrasi Kepegawaian, Perlengkapan dan rumah tangga

Pasal 7

(1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Kelurahan bidang penyelenggaraan Pemerintahan (2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintahan Umum (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Kelurahan b. Penyusunan Program dan Pembinaan Administrasi Kependudukan. c. Penyusunan Program dan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan

Pasal 8

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur Pe1aksana Kelurahan di bidang Pembinaan Ketentraman ketertiban wilayah (2) Seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai melakukan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Lingkungan (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi a. Penyusunan Program dan Penyelenggaraan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum. b. Penyusunan Program dan Penyelenggaraan Pembinaan Polisi Pamong Praja Kelurahan.

Pasal 9

(1) Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana Kelurahan di bidang Pembangunan Masyarakat. (2) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan Pembinaan Pembangunan dibidang Perekonomian Kelurahan, Produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup. (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Seksi Pembangunan di lingkungan Kelurahan mempunyai tugas a. Penyusunan Program dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa/Kelurahan, Produksi dan distribusi. b. Penyusunan Program dan Pembinaan Lingkungan hidup.

Pasal 10

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Kelurahan dibidang Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat. (2) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan Penyusunan Program dan melaksanakan Pembinaan Kesejahreraan Sosial. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : a. Penyusunan program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga b. Penyusunan Program, pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 11

(1) Seksi Umum adalah unsur pelaksana Kelurahan dibidang pembinaan pelayanan umum. (2) Seksi Umum mempunyai tugas melakukan unsur pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Kelurahan, Kebersihan serta sarana dan Prasarana Umum. (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana, pada ayat (2 Seksi Umum mempunyai fungsi : a. Penyusunan Program dan Penyelenggaraan Pembinaan Pelayanan inventarisasi Desa Kelurahan. b. Penyusunan Program dan Penyelenggaraan Pembinaan Pelayanan Kebersihan, Keindahan, Pertanaman dan Sanitasi Lingkungan.