Koreksi Pasal 13

Pemberi bantuan hukum berewajiban untuk: a. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya; b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; c. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati pada akhir tahun anggaran, meliputi: 1) perkembangan penanganan perkara; 2) penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; 3) penggunaan anggaran. e. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan bersikap independen.