Koreksi Pasal 6

(1) Lokasi pendirian untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan (hygienis), keamanan, ketertiban dan ruang publik yang nyaman. (3) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan: a. jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat; b. memperhatikan jumlah pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diperbolehkan pada masing-masing Kecamatan; dan c. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur. (4) Jarak dan jumlah pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dalam Peraturan Bupati.