Koreksi Pasal 21

(1) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan; b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas; d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan. (3) Biaya pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.