Koreksi Pasal 44

(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi: a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan; d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. (3) Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa.