Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017T…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 4 Seri E), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 19

Koreksi

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dengan memenuhi: a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: a. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah: a. bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa yang bersangkutan apabila terpilih dan ditetapkan menjadi Perangkat Desa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup; b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang; d. bagi yang mendaftar dalam jabatan Kepala Dusun, bersedia bertempat tinggal di wilayah Dusun yang bersangkutan apabila terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Dusun yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup; e. bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mendaftarkan diri harus mendapatkan izin cuti dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui Camat sesuai ketentuan dan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa apabila terpilih sebagai Perangkat Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup; f. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku; g. bukan pengguna dan/atau pemakai narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dibuktikan dengan Surat Keterangan bebas NAPZA yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; h. bersedia mendukung kinerja Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan mendukung kinerja Pemerintah Desa dengan bermaterai cukup. (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut: a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk; b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup; c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir dengan memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan g. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup untuk memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. (5) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan. (6) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil. (7) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Koreksi

(1) Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian wajib mengikuti ujian penyaringan Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian. (2) Ujian penyaringan Perangkat Desa dilaksanakan di Kantor Balai Desa atau tempat lain di Desa yang dipandang representatif. (3) Ujian penyaringan Perangkat Desa dilakukan dengan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) berbasis komputer atau melalui ujian tertulis. (4) Dalam hal hasil ujian penyaringan terdapat nilai tertinggi yang sama maka harus dilakukan ujian ulang hanya terhadap Calon Perangkat Desa yang mendapatkan nilai tertinggi yang sama. (5) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 4. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Sekretaris Desa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil secara bertahap disesuaikan penugasannya berdasarkan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 31 Januari 2023 BUPATI TULUNGAGUNG, ttd MARYOTO BIROWO Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 31 Januari 2023 SEKRETARIS DAERAH ttd Drs. SUKAJL M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19640119 198508 1 003 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 2 Seri E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 12-3/2023 engan aslinya, LAN HUKUM ONO, S.H., M.H. Tingkat I L0418 199503 1 002

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017TENTANG PERANGKAT DESA

Pasal I

Pasal 17

Pasal I

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 31

Pasal 59

Pasal II