PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN

PERDA Nomor 5 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan usaha bidang perindustrian meliputi: a. pengaturan dan penggolongan industri; dan b. ketentuan perizinan.

BAB IV

PENGATURAN DAN PENGGOLONGAN INDUSTRI

Pasal 4

BAB Kesatu

Umum Pasal9 (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki izin dari Bupati.

Pasal 10

Koreksi

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi: a . IUI; b. Izin Perluasan; dan c. TOI.

Pasal 11

Koreksi

IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a wajib dimiliki oleh jenis Industri dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 12

Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib dimiliki oleh Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.

Pasal 13

(1) TOI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c wajib dimiliki oleh Industri kecil dengan nilai investasi di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (2) TOI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c tidak wajib dimiliki oleh~ustri kecil dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali yang bersangkutan menghendaki TDI.

Pasal 14

IUI, Izin Perluasan dan TOI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA (KBLI) 5 (lima) digit.

Pasal 15

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TOI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan IUI atau TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 16

IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI, Izin Perluasan dan TDI yang dimiliki dengan kewajiban daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 17

IUI, izin Perluasan dan TDI berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis Industri yang bersangku tan.

BAB Kedua

Izin Usaha Industri

Pasal 18

Koreksi

Pemberian IUI dilakukan tanpa melalui Persetujuan Prinsip atau melalui Persetujuan Prinsip. J

Pasal 19

Koreksi

IUI tanpa melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri dengan ketentuan sebagai berikut: a. berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; atau b. jenis industrinya melalui proses yang tidak merusak ataupun tidak membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.

Pasal 20

Pengajuan IUI tanpa melalui Persetujuan Prinsip berlaku bagi : a. Perusahaan Industri yang berlokasi di kawasan Industri/Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan membuat surat pemyataan dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan surat keterangan dari pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat tentang rencanalokasiperusahaan;dan b. Perusahaan Industri yang jenis industrinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan membuat surat pemyataan dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya kepada Bupati.

Pasal 22

(1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dinyatakan batal demi hukum apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, pemegang IUI : a. tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi; dan b. tidak memenuhi kewajiban. (2) IUI yang dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kembali dengan persyaratan. Paragraf2 Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 23

(1) IUI melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri dengan ketentuan sebagai berikut: a. berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat; b. jenis industrinya selain jenis Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b; c. jenis industrinya termasuk jenis rencana usaha dan/ atau kegiatan di bidang industri yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); d. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung. (2) IUI melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki 1MB; b. memiliki Izin Lokasi; c. memiliki Izin UNDANG-UNDANG Gangguan; d. memiliki izin lingkungan; e. memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan lingkungan (UPL); dan f. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.

Pasal 24

(1) Perusahaan Industri mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Bupati. (2) Persetujuan prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan. (3) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial. (4) Tata cara mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Terhadap permohonan persetujuan prinsip yang persyaratannya belum lengkap dan benar atau jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, Bupati menerbitkan Surat Penolakan.

Pasal 26

(1) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku selama 3 (tiga) tahun. (2) Apabila pemegang persetujuan prinsip tidak dapat menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan perpanjangan persetujuan prinsip untuk 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 27

(1) Bupati menerbitkan persetujuan prinsip apabila persyaratan telah lengkap dan benar. (2) Persetujuan prinsip dapat diubah berdasarkan permintaan dari perusahaan yang bersangkutan. (3) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan persetujuan prinsip wajib menyampaikan informasi mengenai kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 28

(1) Perusahaan Industri yang telah menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya serta telah memenuhi semua ketentuan, wajib mengajukan permohonan IUI kepada Bupati. (2) Tata cara pengajuan permohonan IUI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

(1). Dalam proses penerbitan IUI, didahului dengan mengadakan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan bahwa pembangunan pabrik dan sarana produksi telah selesai. (2). Hasil pemeriksaan ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. (3). Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Bupati u ntuk menerbitkan atau menunda menerbitkan IUI.

BAB 1

Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Ketiga

Izin Perluasan

Pasal 30

Koreksi

(1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) di atas kapasitas produksi yang diizinkan. (2) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal.

Pasal 31

(1) Setiap Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta hasil produksinya ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor, dapat menambah kapasitas produksi di atas 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki izin Perluasan. (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis tentang peningkatan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Bupati paling lama 5 (lima) bulan sejak tanggal dimulainya kegiatan perluasan. (3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan. Pasal32 (1) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI melalui persetujuan prinsip dilakukan dengan melampirkan dokumen rencana perluasan industri serta dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi: a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); atau b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). (2) Permohonan Izin Perluasan bagi perusahaan industri yang telah memiliki IUI tanpa persetujuan prinsip dilakukan dengan melampirkan dokumen rencana perluasan industri.

Pasal 33

(1) Dalam proses penerbitan Izin Perluasan, didahului dengan mengadakan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan bahwa kegiatan perluasan Industri telah sesuai. (2) Hasil pemeriksaan ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Bupati untuk : a. menerbitkan Izin Perluasan; atau b. menunda menerbitkan Izin Perluasan guna memberikan kesempatan bagi perusahaan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk melengkapi persyaratan.

BAB 1

Penolakan/Penundaan Terhadap Permohonan Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 36

Koreksi

(1) Bupati menolak menerbitkan IUI dengan disertai alasan melalui surat penolakan apabila jenis industri yang dimohonkan termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal. (2) Bupati menunda penerbitan IUI dengan disertai alasan melalui surat penundaan terhadap permohonan yang belum memenuhi isian dan/atau persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Terhadap surat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima surat penundaan. (4) Apabila pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati mengeluarkan surat penolakan penerbitan IUI.

Pasal 37

( 1) Terhadap surat penolakan penerbitan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), pemohon dapat mengajukan keberatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat penolakan. (2) Bupati menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara tertulis dengan disertai alasan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. (3) Keputusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan merupakan keputusan yang bersifat final.

Pasal 38

Perusahaan Industri yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dapat mengajukan perrnohonan baru.

Pasal 39

Bupati menolak menerbitkan IUI apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut : a. lokasi pabrik tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip; b. jenis industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip; c. tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; d. tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; e. jenis industrinya terrnasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal; atau f. tidak dilengkapi dengan dokumen penyajian inforrnasi tentang usaha- usaha pelestarian lingkungan yang meliputi : 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau 2. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Pasal 40

(1) Bupati menunda penerbitan IUI dengan disertai alasan melalui surat penundaan terhadap perrnohonan yang belum memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut: a. isian atau persyaratan penerbitan IUI yang harus dipenuhi pemohon belum lengkap; atau b. belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya terrnasuk pengangku tannya . (2) Terhadap surat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat penundaan. Paragraf3 Penolakan/PenundaanPermohonan TDI

Pasal 41

(1) Bupati wajib menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan apabila terdapat perbedaan jenis industri antara yang tercantum dalam formulir isian dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan. (2) Bupati menerbitkan surat penundaan dengan disertai alasan terhadap permohonan yang belum memenuhi isian dan/ a tau persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan. (3) Terhadap surat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi isian dan/ a tau persyaratan yang belum dipenuhi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat penundaan. (4) Apabila pemohon tidak dapat melengkapi isian dan/atau persyaratan yang belum dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati wajib mengeluarkan surat penolakan penerbitan TDI.

Pasal 42

(1) Terhadap surat penolakan penerbitan TDI yang dikeluarkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat penolakan penerbitan TDI. (2) Bupati wajib menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. (3) Keputusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan merupakan keputusan yang bersifat final. (4) Perusahaan Industri yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan permohonan baru.

BAB 2

Penolakan/Penundaan Terhadap Permohonan Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 39

Koreksi

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 53

Koreksi

(1) Peringatan secara tertulis diberikan kepada Perusahaan Industri apabila memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut: a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan; b. tidak melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; c. melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tetapi dipasarkan di dalam negeri; d. melakukan kegiatan usaha Industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah dimilikinya; e. melakukan pemindahan lokasi Industri tanpa persetujuan tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1); f. tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; g. tidak menyampaikan informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 a tau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar; atau h. terdapat laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa Perusahaan Industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pasal 55

(1) IUI, Izin Perluasan dan TDI dicabut, apabila: a . IUI, Izin Perluasan dan TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangku tan; b. Perusahaan Industri yang sedang dalam proses penyidikan atau persidangan sebagaimana diinaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c atau huruf d telah dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a; d. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUI, Izin Perluasan atau TDI, Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak beroperasi; e. Perusahaan Industri memproduksi dan/atau mengedarkan produk yang tidak memen uhi atau tidak sesuai Standar Nasional INDONESIA (SNI) yang diberlakukan secara wajib; atau f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin usaha. (3) Pencabutan IUI, Izin Perluasan atau TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati tanpa peringatan tertulis.

Pasal 56

(1) Setiap Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi beru pa : a . peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga} kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan; b. penghentian sementara kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan; c. penutupan kegiatan usaha. (2) Setiap Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan Pasal 47, dikenakan sanksi administrasi beru pa : a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan; b. penghentian sementara kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan; c. denda pelanggaran paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

Koreksi

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perindustrian agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Perindustrian; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perindustrian; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perindustrian; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perindustrian; g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perindustrian; 1. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j . menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perindustrian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana. BABIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

(1) Perusahaan Industri yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 48 huruf a sehingga menimbulkan pencemaran dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2) Perusahaan Industri yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 48 huruf a sehingga menimbulkan pencemaran yang mengakibatkan orang Iuka dan/ atau mengancam kesehatan manusia dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (3) Perusahaan Industri yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 48 huruf a sehingga menimbulkan pencemaran yang menyebabkan orang lain mati dan/ atau luka berat dipidana sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 59

(1) Perusahaan Industri yang karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 48 huruf a sehingga menimbulkan pencemaran dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toban. Ditetapkan di Toban pada tanggal 28 Juni 2013 BUPATI TUBAN, ttd H. FATHUL RUDA Diundangkan di Toban pada tanggal 8 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH, ttd HERi SISWORO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2013 SERIE NOMOR 24 UNTUK SALINAN YANG SAH An. SEKRETARIS DAERAH . - -.... ·~ , KEPA.LA'--BAGIAN HUKUM ' ~ •~: •. /. ·-;--tit~~~ aten Toban ;·::;/;T,< . .. !' ,/._ \ [) 11, ~~ * ~ '-.'-., ,- I , ' "'--<.. m 1na NIP. 19661102 199603 1 003 I. UMUM

(1). IUI, Izin Perluasan dan TDI dibekukan, apabila Perusahaan Industri: a. tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2); b. terdapat laporan atau pengaduan dari pihak yang berwenang, perusahaan Industri yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan/ atau menggunakan bahan baku yang pengadaanya berasal dari penyelundupan dan/atau hasil dari tindak pidana kejahatan; atau c. sedang diperiksa dalam sidang badan peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI. (2). Pembekuan IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan menerbitkan surat penetapan pembekuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3). Surat penetapan Pembekuan IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud pada : a . ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan; atau b. ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dihentikan penyidikan oleh Penyidik. (4) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kegiatan produksi, pengadaan kayu dan/atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala SKPD. (5) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pengawasan oleh SKPD sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (6) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila perusahaan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (7) IUI, Izin Perluasan dan TDI yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada: a. ayat (3) huruf a dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau b. ayat (3) huruf b dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Ketiga

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 33

BAB Keempat

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kelima

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB 1

Pasal 36