Koreksi Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sat Pol PP mempunyai fungsi: a. penyusunan program dan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah; d. pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, PPNS dan/atau aparatur lainnya; e. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.