Koreksi Pasal 43

(1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan KLA. (2) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RAD-KLA. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan. (4) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.