PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN HAK DAN LAHAN MASYARAKAT

PERDA Nomor 3 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. 3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara. 4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara. 6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah 7. Kepala Resort Polisi Hutan selanjutnya disingkat KRPH adalah Kepala Resort Polisi Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara. 8. Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, yang dibuktikan dengan alas title / hak atas tanah, yang lazim disebut hutan hak yang diatasnya didominasi oleh pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati.. 9. Lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat diluar kawasan hutan yang memiliki / digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun. 10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk menerbitkan izin. 11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 12. Surat Keterangan Kepala Desa / Kelurahan adalah Surat yang berisi tentang pemohon dan / atau pemilik dan hasil hutan yang akan dimanfaatkan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan / atau Lurah. 13. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang selanjutnya disingkat PHHK adalah kegiatan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan. 14. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu , yang selanjutnya disingkat PHHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan. 15. Pengumpulan Hasil Hutan Kayu dan / atau Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan mengumpulkan kayu-kayu atau bukan kayu hasil penebangan / pemungutan disekitar daerah kerja bersangkutan. 16. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan / atau Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan / atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan atau volume tertentu. 17. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan hak dan lahan masyarakat melalui kegiatan penebangan, pengumpulan, pemungutan, penampungan dan pengangkutan. 18. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutya disingkat IPHHBK adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu pada hutan hak dan lahan masyarakat melalui kegiatan pengumpulan, pemungutan, penampungan dan pengangkutan. 19. Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat HHK adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu, dan Hasil Hutan Bukan Kayu, yang selanjutnya disingkat HHBK selain tumbuhan dan satwa liar. 20. Kayu Rakyat adalah kayu yang berasal dari pohon yang ditanam dan tumbuh ditanah lahan / pekarangan yang dibebani hak atas tanah. 21. Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak dan Lahan Masyarakat disebut Kayu Rakyat adalah Kayu Bulat atau Kayu Olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh karena budidaya atau secara alamiah diatas hutan hak dan / atau lahan masyarakat. 22. Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari Hutan Hak dan Lahan Masyarakat adalah Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh, baik karena budidaya maupun secara alamiah. 23. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan yang selanjutnya, disingkat SKSHH adalah dokumen- dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap sekmen dalam Penatausahaan Hasil Hutan Kayu. 24. Izin Penampungan adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan kepada perorangan, koperasi, yayasan, atau badan hukum lainnya untuk menampung dan mendistribusikan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu. 25. Penebangan Hasil Hutan Kayu adalah proses menebang pohon menjadi sortimen-sortimen tertentu yang dilakukan dengan gergaji, kapak data atau alat penebang pohon lainnya. 26. Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dan / atau Hasil Hutan Bukan Kayu adalah usaha membawa dari tempat penebangan ketempat pengumpulan atau konsumen.

BAB IV

IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 5

Koreksi

(1) Dalam setiap kegiatan IPHHK dan / atau IPHHBK pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib memiliki Izin Pemanfaatan. (2) Ketentuan mengenai Tatacara Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (3) IPHHK dan / atau IPHHBK diberikan kepada : a. perorangan; b. koperasi; c. yayasan ;dan d. badan hukum lainnya.

Pasal 6

(1) IPHHK dan / atau IPHHBK diberikan untuk kegiatan penebangan, pengumpulan, pemungutan, penampungan dan pengangkutan. (2) IPHHBK tidak diperlukan terhadap kegiatan-kegiatan : a. pemungutan, pengumpulan kayu bakar untuk keperluan sendiri setiap hari; b. penebangan kayu untuk kepentingan umum seperti : 1. untuk jaringan listrik. 2. untuk jaringan air bersih. 3. untuk pelebaran jalan. 4. untuk pemboran air bawah tanah. atau 5. untuk penanggulang bencana alam / keadaan darurat. (3) IPHHK tidak diperlukan terhadap HHBK pada hutan hak dan lahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pasal 7

Pemberian IPHHK dan / atau IPHHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan ketentuan sebagai berikut : a. IPHHK dengan volume diatas 5 ( Lima ) meter kubik sampai 50 ( lima puluh) meter kubik dan / atau IPHHBK dengan berat s/d 100 ( seratus ) ton dikeluarkan oleh Kepala Dinas setelah mendapat pertimbangan teknis dari petugas pemeriksa; b. IPHHK dengan volume diatas 50 ( lima puluh ) meter kubik sampai 100 ( seratus ) meter kubik dan / atau IPHHBK dengan berat diatas 100 ( seratus ) ton sampai 200 ( dua ratus ) ton dikeluarkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas; c. IPHHK untuk pembangunan rumah tinggal paling banyak 5 ( lima ) meter kubik cukup dengan mendapat surat keterangan dari Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat pertimbangan teknis dari petugas pemeriksa dan. d. IPHHK dibawah 5 ( lima ) meter kubik untuk tujuan diperdagangkan harus mendapat izin dari Kepala Dinas setelah mendapat pertimbangan teknis dari petugas pemeriksa.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Setiap orang atau badan hukum setelah melakukan PHHK wajib menanam kembali dengan bibit tanaman sebagai pengganti pohon yang ditebang. (2) Penanaman kembali dengan bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10 (sepeluh) bibit tanaman untuk setiap penebangan 1 (satu) pohon yang diikuti dengan kegiatan pemeliharaanya. (3) Penanaman 10 ( sepuluh ) pohon anakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah pengawasan langsung oleh petugas teknis Dinas Kehutanan. (4) Mekanisme mengenai Tatacara penanaman dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dan lahan masyarakat yang dikuasai dan atau dimiliki, yang akan diangkut wajib dilengkapai dengan dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pejabat penerbit yang ditunjuk. (2) Pejabat penerbit sebagaimana diamksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran isi dan pengumuman dokumen angkutan. (3) Pejabat penerbit sebagaimana diamksud pada ayat (1) setiap bulan wajib melaporkan penggunaan dokumen angkutan kepada Kepala Dinas dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Porvinsi, Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IX. (4) Tatacara pembuatan laporan penggunaan dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Setiap pemegang IPHHK dan / atau IPHHBK dilarang : a. melakukan kegiatan penebangan hasil hutan kayu : 1. Melebihi kubikasi yang sebagaimana dimaksud dalam izin. 2. Ingkaran pohon dibawah 80 ( delapan puluh ) centi meter. 3. Diluar hutan hak dan / atau lahan masyarakat. 4. Berada pada radius atau jarak : a. 500 ( lima ratus ) meter dari tepi waduk atau danau; b. 200 ( dua ratus ) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; c. 100 ( seratus ) meter dari kiri kanan tepi sungai; d. 50 ( lima puluh ) meter dari tepi anak sungai ;dan e. 2 ( dua ) kali kedalaman jurang dari tepi jurang. b. melakukan kegiatan pemungutan HHK dan HHBK melebihi volume yang tercantum dalam IPHHK dan / atau IPHHBK ;dan c. memindahtangankan IPHHK dan IPHHBK kapada orang lain.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN HAK DAN LAHAN MASYARAKAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15

BAB X

Pasal 16

BAB XI

Pasal 17