Koreksi Pasal 18

(1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas. (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.