Koreksi Pasal 6

(1) Perencanaan, pembangunan dan/atau pengembangan prasarana Sistem AMB yang meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipersiapkan oleh OPD yang bertanggung jawab dibidang perhubungan atau UPT AMB untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan Bupati. (2) Persiapan perencanaan, pembangunan dan/atau pengembangan prasarana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan OPD terkait atau UPT AMB. (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atas penyusunan perencanaan, pembangunan dan atau pengembangan prasarana Sistem AMB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati dapat meminta masukan dari unsur – unsur pakar atau akademisi.