Koreksi Pasal 25

(1) Dalam hal terdapat sengketa antara masyarakat hukum adat dengan lembaga dan/atau organisasi berbadan hukum, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak mencapai permufakatan, maka sengketa tersebut diselesaikan melalui peradilan umum.