PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

PERDA Nomor 9 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan. 3. Bupati adalah Bupati Tabanan. 4. Komisi Penanggulangan AIDS selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Tabanan. 5. Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV dan AIDS, melalui kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan terhadap orang dengan HIV dan AIDS. 6. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS seperti pengguna narkoba jarum suntik, penjaja seks dan pelanggan atau pasangannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telah terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima darah, penerima organ atau jaringan tubuh donor. 7. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. 8. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV. 9. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala. 10. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. 11. Voluntary Conselling Testing yang selanjutnya disebut VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes. 12. Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan. 13. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecendrungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous. 14. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecendrungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB II

KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Pasal 4

Koreksi

Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui: a. promosi; b. pencegahan; c. konseling dan tes sukarela rahasia; d. pengobatan; dan e. perawatan dan dukungan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Kegiatan promosi dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan. (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi;dan b. upaya perubahan sikap dan perilaku. (3) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha.

Pasal 6

Kegiatan pencegahan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.

Pasal 7

(1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan. (2) Kegiatan pencegahan yang dimaksud pada ayat 1 adalah a. Tidak melakukan hubungan seks bebas; b. Tidak melakukan hubungan seks pranikah; c. Tidak melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba;

Pasal 8

(1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain. (2) Setiap orang yang melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya wajib mentaati standar prosedur skrining. (3) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV kepada calon penerima donor.

Pasal 9

Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib melakukan upaya pencegahan atau menggunakan kondom. Pasal 10 Setiap pemilik atau pengelola tempat yang berisiko terjadinya penularan HIV dan AIDS wajib memeriksakan pekerjaannya ketempat pelayanan IMS.

Pasal 11

Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, atau jarum akupuntur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain wajib menggunakan jarum steril.

Pasal 12

Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana: a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan; b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik; c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya; d. pendukung pencegahan lainnya; e. layanan VCT dengan kualitas baik dan biaya terjangkau; f. surveilans IMS, HIV, dan perilaku; dan g. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS.

Pasal 13

(1) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan surveilans dan skrining pada darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan wajib melakukan dengan cara unlinked anonymous. (2) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan tes sukarela melalui konseling sebelum dan sesudah tes. (3) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tes HIV dilakukan dengan konseling keluarga. (4) Setiap orang dilarang melakukan mandatory HIV test.

Pasal 14

(1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang wajib merahasiakanya. (2) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal: a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup; b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; dan c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangan seksualnya.

Pasal 15

Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi.

Pasal 16

(1) Setiap ODHA wajib untuk berobat secara periodik dan berkesinambungan (2) Kegiatan pengobatan ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan: a. berbasis klinik; dan b. berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat. (3) Kegiatan pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik pemerintah maupun swasta. (4) Kegiatan pengobatan berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di rumah ODHA oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya.

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana: a. pendukung pengobatan; b. pengadaan obat anti retroviral; c. obat anti infeksi oportunistik; dan d. obat IMS. (2) Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 18

(1) Kegiatan perawatan dan dukungan terhadap ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan: a. medis; b. psikologis; c. sosial dan ekonomis melalui keluarga; d. masyarakat; dan e. dukungan pembentukan persahabatan ODHA. (2) Kegiatan yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh tenaga kesehatan,LSM,serta individu.S

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

Koreksi

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini. (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini; c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan pencatatan dan/atau dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaanterhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pasal ini; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi ;dan j. k. menghentikan penyidikan; melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini menurut hukum yang berlaku. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan/atau menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana .

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Keenam

Pasal 18

BAB III

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

BAB X

Pasal 28