PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PERDA Nomor 3 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. 3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat. 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat. 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat. 7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,kerugian harta benda dan dampak psikologis. 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

Koreksi

(1) Susunan Organisasi BPBD adalah sebagai berikut : a. Kepala Badan; b. Unsur Pengarah; dan c. Unsur Pelaksana. (2) Unsur Pengarah BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. (3) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.

Pasal 7

Koreksi

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi : a. pra bencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pasca bencana.

Pasal 8

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian; b. pengkomandoan; dan c. pelaksana.

Pasal 9

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 10

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 11

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan fungsi Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri atas : 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas : 1. Seksi Pencegahan; 2. Seksi Kesiapsiagaan. d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas : 1. Seksi Kedaruratan; 2. Seksi Logistik. e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas : 1. Seksi Rehabilitasi; 2. Seksi Rekonstruksi. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

(1) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23