PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah

PERDA Nomor 3 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. 3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat. 5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. 6. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat- surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya. 7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas), dan/atau Pemanfaatan Modal Usaha Daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu. 8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD dan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah. 9. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disingkat PT BPD NTT adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1983 yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999. 10. Perusahaan Daerah Sumba Barat Darma yang selanjutnya disingkat PD Sumbar Darma adalah PD Sumbar Darma Kabupaten Sumba Barat. 11. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Sumba Barat. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat.

BAB V

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Koreksi

Besaran penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing sebagai berikut : a. PT. Bank NTT sebesar Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah). b. PD Sumbar Darma sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). c. Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 6

Koreksi

Tahapan pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas :

Pasal 7

Tahapan pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas :

Pasal 8

Tahapan pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas :

Pasal 9

(1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. a. Tahun Anggaran 2011 sebesar : Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah). b. Tahun Anggaran 2012 sebesar : Rp. 1.500.000.000,-(Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah). c. Tahun Anggaran 2013 sebesar : Rp. 1.500.000.000,-(Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah). d. Tahun Anggaran 2014 sebesar : Rp. 1.500.000.000,-(Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah). e. Tahun Anggaran 2015 sebesar : Rp. 1.500.000.000,-(Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah). a. Tahun Anggaran 2011 sebesar : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). b. Tahun Anggaran 2012 sebesar : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). c. Tahun Anggaran 2013 sebesar : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). d. Tahun Anggaran 2014 sebesar : Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah). e. Tahun Anggaran 2015 sebesar : Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah). a. Tahun Anggaran 2011 sebesar : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). b. Tahun Anggaran 2012 sebesar : Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah). c. Tahun Anggaran 2013 sebesar : Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah). d. Tahun Anggaran 2014 sebesar : Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah). e. Tahun Anggaran 2015 sebesar : Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah). (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (3) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (4) Penambahan atau pengurangan besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14

BAB XI

Pasal 15

BAB XII

Pasal 16