PERDA

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

PERDA Nomor 20 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat. 3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

Pasal 60

Pasal 59

Koreksi

Cukup jelas 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 8. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat yang melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat secara paripurna (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam pelayanan kesehatan dasar) kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan tempat perawatan serta Bidan di Desa. 5 48 11. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga keperawatan dan atau tenaga lainnya pada puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya. 12. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertanggungjawab atas sebagian atau keseluruhan terhadap retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya. 13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 14. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir. 15. Pasar yang merupakan sebutan lain pasar tradisional adalah area tempat jual beli barang dan atau jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah penjual lebih dari satu dan tempat usaha berupa kios, los dan pelataran, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 16. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa. 17. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa. 18. Pelataran (arahan) adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar. 19. Kendaraan bermotor adalah kendaraan setiap kendaran yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Pasal 35

Koreksi

Cukup jelas 20. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair. 21. Menara telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan kontruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 7 46 28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Koreksi

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas setiap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Koreksi

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi : a. pelayanan kesehatan di Puskesmas,Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Bersalin Desa dan; b. pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah. (2) Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Bersalin Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. pelayanan rawat jalan; b. pelayanan rawat inap tingkat pertama; c. pelayanan rawat kunjungan rumah (home care); d. pelayanan tindakan medik dan perawatan/terapi; e. pelayanan posyandu; f. pelayanan pukesmas keliling; g. pelayanan daerah terpencil; h. pelayanan kesehatan dasar kebidanan; (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Bersalin Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9 44 (4) Jenis Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. pelayanan rawat jalan; b. pelayanan rawat inap c. pelayanan terapi oksigen; d. pelayanan tindakan persalinan; e. pelayanan tindakan pengawasan medik (visite); f. pelayanan tindakan operasi; g. pelayanan tindakan emergensi; h. pelayanan tindakan resusitasi pada bayi baru lahir i. pelayanan tindakan anestesi untuk setiap operasi; j. pelayanan penggunaan kamar operasi; k. pelayanan penggunaan kamar bersalin; l. pelayanan di bagian radiologi; m. pelayanan di bagian laboratorium; n. pelayanan general check up; o. pelayanan instalasi farmasi; q. pelayanan ambulans dan mobil jenasah; r. pelayanan perawatan jenasah; (5) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan pelayanan pendaftaran.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu ,Poliklinik Bersalin Desa dan Rumah Sakit Umum Daerah. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu ,Poliklinik Bersalin Desa dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dengan berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua peraturan daerah Kabupaten Sumba Barat yang mengatur retribusi jasa umum perlu disesuaikan. Penyesuaian ini dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dapat menggali potensi penerimaan dari sektor retribusi jasa umum yang selama ini belum dapat dipungut. Disamping itu bahwa UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 34 Tahun 2000 yang menjadi dasar peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi sebelumnya telah dicabut dengan berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga penyusunan regulasi yang mengatur retribusi selanjutnya mendasarkan pada UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 tersebut. Untuk menindaklanjuti hal tersebut disusun beberapa objek retribusi jasa umum kedalam 1(satu) peraturan daerah sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan menjadi dasar dalam pemungutan retribusi jasa umum di Kabupaten Sumba Barat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas 43 10

BAB Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Koreksi

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas setiap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas 43 10

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

BAB I

Pasal 1

Pasal 60

BAB I

Pasal 1

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB II

Pasal 2

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5