PERDA

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Sumba Barat

PERDA Nomor 17 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. 3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat. 5. Pelayanan Publik adalah Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 6. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 7. Organisasi Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 8. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan umum. 9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 10. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 11. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. 12. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan penyelenggara pelayanan umum berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. 13. Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan terhadap ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 6

Koreksi

(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan MENETAPKAN standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi keuangan. (2) Dalam menyusun dan MENETAPKAN standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. (3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah serta memperhatikan keberagaman.

Pasal 7

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya meliputi : a. dasar hukum; b. persyaratan; c. sistem, mekanisme dan prosedur; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/tarif; f. produk pelayanan; g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; h. kompetensi pelaksana; i. pengawasan internal; j. penanganan pengaduan, saran dan masukan; k. jumlah pelaksana; l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; m. jaminan keamanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan; dan n. evaluasi kinerja pelaksana.

Pasal 8

Produk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f berupa : a. rekomendasi/surat keterangan; b. surat ijin; c. dokumen; d. keputusan; e. buku; f. kartu; g. barang dan jasa.

Pasal 9

(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan MENETAPKAN maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Pasal 10

(1) Penyelenggara wajib melakukan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik. (2) Untuk melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik masing-masing penyelenggara. (3) Apabila ditemukan ketidaksesuaian nilai antara indeks kepuasan masyarakat dengan standar pelayanan publik, maka akan dilakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggara. (4) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggara diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Koreksi

Penerima layanan publik mempunyai hak : a. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai asas, tujuan dan standar pelayanan publik yang telah ditentukan; b. mendapat kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang sistem, mekanisme dan prosedur dalam pelayanan publik; c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan publik; d. mendapat pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah; e. memperoleh kompensasi apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan; f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan publik untuk mendapatkan penyelesaian; g. mendapat penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku; h. mendapat pembelaan dan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa pelayanan publik.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, penyelenggara mempunyai hak : a. menyelenggarakan pelayanan tanpa campur tangan pihak lain yang tidak memiliki tugas dan wewenang; b. menerbitkan peraturan dan keputusan lainnya sebagai penjabaran Peraturan Daerah ini; c. mendapatkan anggaran pembiayaan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik; d. membela diri dalam menghadapi sengketa pelayanan publik; e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13

Penerima layanan publik mempunyai kewajiban untuk : a. mentaati mekanisme, prosedur dan persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. memelihara dan menjaga berbagai sarana dan prasarana pelayanan publik; c. mengawasi penyelenggara dan penyelesaian sengketa pelayanan publik.

Pasal 14

Penyelenggara mempunyai kewajiban : a. menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan; b. menyusun sistim, mekanisme dan prosedur serta standar pelayanan yang mudah dipahami; c. memberi informasi kepada masyarakat tentang jenis dan standar pelayanan, prosedur, persyaratan, biaya dan jangka waktu penyelesaian suatu layanan; d. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku; e. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan publik yang tata caranya diatur lebih lanjut oleh Bupati; f. memberikan pelayanan kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan; g. memberikan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi dan jabatannya; h. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan Pejabat yang berwenang dan/atau lembaga yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Sumba Barat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

Pasal 21

BAB kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

BAB XI

Pasal 23

BAB XII

Pasal 24