Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan ...

Pasal 7

Jumlah penduduk Desa Bondo Tera sebelum dibentuk sebanyak 1.870 jiwa, dengan jumlah KK 328, sehingga jumlah penduduk Desa Bondo Tera berkurang setelah dibentuk desa baru menjadi 1.191 jiwa, dengan jumlah KK 190 dan jumlah penduduk Desa Kalebu Ana Kaka sebanyak 679 jiwa dengan jumlah KK 138 yang merupakan pengurangan sebagian penduduk Desa dalam cakupan Dusun–dusun : a. Dusun Kaberu : 1. RW 03 : RT. 05 dan RT. 06 2. RW 04 : RT. 07 dan RT. 08 b. Dusun Bondo Kabala : 1. RW 05 : RT. 09 dan RT. 10 2. RW 06 : RT. 11 dan RT. 12

Pasal 7

Pasal 9

Koreksi

Cukup jelas Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11

Koreksi

Cukup Jelas

Pasal 12

Koreksi

Cukup Jelas

Pasal 13

Koreksi

Cukup Jelas

Pasal 14

Koreksi

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0029 2 15

Pasal 3

Koreksi

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dengan terbentuknya Desa Kalebu Ana Kaka maka wilayah Desa Bondo Tera dikurangi dengan wilayah Desa Kalebu Ana Kaka sehingga wilayah Desa Bondo Tera terdiri dari cakupan wilayah : Dusun Kaberu dan Dusun Bondo Kabatana.

Pasal 4

Koreksi

Cukup jelas

Pasal 5

Koreksi

Penentuan batas wilayah Desa Kalebu Ana Kaka secara pasti dilapangan dilaksanakan melalui penegasan batas desa sesuai pedoman peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Koreksi

Luas wilayah Desa Bondo Tera sebelum dibentuk desa baru adalah 18 km², setelah dibentuk desa baru sebesar 11.3 km² dan luas Desa Kalebu Ana Kaka adalah 6,7 km² yang terdiri dari Dusun-dusun : a. Dusun Kaberu : 1. RW 03 : RT. 05 dan RT. 06 2. RW 04 : RT. 07 dan RT. 08 b. Dusun Bondo Kabala : 1. RW 05 : RT. 09 dan RT. 10 2. RW 06 : RT. 11 dan RT. 12 sebagaimana tertuang dalam peta wilayah sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4438); 5. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 6. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4593); 7. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4737); 8. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 3 14 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan–kecamatan di Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2000 Nomor 13); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2006 Nomor 10); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2006 Nomor 11; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2006 Nomor 12);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Kalebu Ana Kaka di Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6