Koreksi Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah dapat membantu penyusunan Amdal bagi Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup. (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal. (3) Penentuan mengenai Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.