Koreksi Pasal 21

(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan. (2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan Lingkungan Hidup. (3) Pemerintah Daerah MENETAPKAN Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan Lingkungan Hidup. (4) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah merupakan: a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.