Koreksi Pasal 6

(1) Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal di Daerah. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkaitan dengan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan bentuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.