PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Sragen

PERDA Nomor 9 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatDPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. 5. Bupati adalah Bupati Sragen. 6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan. 7. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum di Kabupaten Sragen. 8. Direksi adalah direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen. 9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM. 10. Direktur adalah pemimpin yang menjalankan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen. 11. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kabupaten Sragen. 12. Modal Dasar adalah nilai saham maksimal yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah. 13. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham. 14. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan. 15. Air minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan. 16. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan bupati dan PDAM yang bersangkutan. 17. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dengan persetujuan Bupati. 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

BAB kesatu

Dewan Pengawas

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Sragen

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

BAB kesatu

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 2

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 3

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 4

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kedua

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB 1

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38