Koreksi Pasal 72

(1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan masyarakat melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai kewenangan masing-masing. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.