Koreksi Pasal 18

(1) Pengelolaan sistem pendidikan di daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah yang mengacu kepada sistem pendidikan sesuai dengan peraturan perundang undangan. (2) Pemerintah Daerah menentukan dan merumuskan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan satuan pendidikan pada satu jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan kerja sama (SPK). (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan untuk tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar. (5) Pemerintah Daerah mengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan Non formal, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.