Koreksi Pasal 26

(1) Pemerintah menghormati hak atas kepemilikan warga. Penghilangan hak atas kepemilikan/Penggusuran harus berdasarkan hukum dan semata-mata demi kepentingan umum. (2) Pembangunan perumahan menghormati dan tidak mengorbankan lingkungan hidup, identitas budaya dan keragaman tempat tinggal. (3) Kebijakan pemerintah bidang perumahan mencakup antara lain: a. ganti rugi yang layak jika terjadi penggusuran tanah/perumahan masyarakat, penggusuran merupakan upaya terakhir dan semata-mata dilakukan untuk kepentingan umum; b. pengembangan Kawasan perumahan memperhatikan aspek keserasian dan kelestarian lingkungan hidup; dan c. pengembangan kawasan perumahan memperhatikan nilai-nilai, fungsi dan peranan adat istiadat.