Koreksi Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola jaringan irigasi tersier sebagai jalan aliran air yang jauh dari jaringan irigasi utama. (2) Pembagian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan merata. (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan dalam proses pembagian air.