Koreksi Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Usaha Mikro. (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi usaha mikro; b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi; c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program. (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan: a. sentra; b. klaster; dan c. kelompok. (4) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu. (5) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro. (6) Menteri membuat pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat: a. kreteria klasifikasi berdasarkan masalah/atau potensi; b. penentuan klasifikasi; c. pedekatan pengembangan; d. bentuk fasilitasi; dan e. jangka waktu fasilitasi.