Koreksi Pasal 11
PERDA Nomor 6 Tahun 2015 | Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Teks Saat Ini
(1) Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :
a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
b. Paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Operasional pemerintahan Desa;
3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
(2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkot atau sebutan lain.
(3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.
Koreksi Anda