Koreksi Pasal 13

(1) Perjanjian kerja sama dapat ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau kepala Perangkat Daerah. (2) Perjanjian kerja sama antara lain memuat maksud, tujuan, bentuk, obyek, ruang lingkup, hak dan kewajiban, pembiayaan, jangka waktu, penyelesaian perselisihan dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan pemerintah daerah dengan mitra kerja sama.