Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sragen. 2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Sragen. 4. Bupati, adalah Bupati Sragen. 5. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 6. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan berada di bawah kabupaten. 7. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 10. Peraturan Daerah, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sragen. 11. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPDbersama Kepala Desa. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah suatu badan hukum yang bergerak dibidang perekonomian dengan modal seluruhnya atau sebagaian milik pemerintah desa atau yang diperoleh dari kekayaan desa yang dipisahkan.