Koreksi Pasal 10

(1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. (2) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah perwakilan serta keanggotaan dan tugas panitia pengisian anggota BPD diatur dalam Peraturan Bupati.