Koreksi Pasal 4

(1) Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, BPD berhak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari hasil pengelolaan tanah kas desa dengan batas maksimal 1,0000 (satu) hektar sesuai dengan kemampuan keuangan desa. (3) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.