Koreksi Pasal 45

(1) Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; (2) Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis perizinandan penanaman modal; b. pengkoordinasian penyusunan teknis perizinandan penanaman modal; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perizinandan penanaman modal; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.