Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang ORGANISASI D...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sragen. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. 4. Bupati adalah Bupati Sragen. 5. Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen. 6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjang tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliannya dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. 98 (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Koreksi

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah; c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; d . pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dengan alat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; e. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Koreksi

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Penyuluhan ; d. Seksi Operasi dan Pengendalian; e. Seksi Penegakan Peraturan Daerah; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. (3) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Koreksi

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati. 99

Pasal 7

Koreksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip kooordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam lingkungan masing-masing dan antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah serta dengan Instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1) Pejabat Struktural dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (2) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya. (3) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan laporan. (4) Pejabat Struktural Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 10

Koreksi

Dengan ditetapkannya Peraturan daerah ini, maka Pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

Pasal 11

Koreksi

Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 100 (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 15 Desember 2008 B U P A T I S R A G E N, UNTUNG WIYONO Diundangkan di Sragen pada tanggal 15 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, KUSHARDJONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 NOMOR 17 101

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJASATUAN POLISI PAMONG PRAJAKABUPATEN SRAGEN

BAB I

Pasal 1

BAB II

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13