Koreksi Pasal 21

(1) Sekretraris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3). (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Tim Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi. (3) Kepala Bagian Hukum mengajukan Rancangan Perda hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan perangkat daerah pemerakarsa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.