Koreksi Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.