PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

PERDA Nomor 10 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen. 3. Bupati adalah Bupati Sragen. 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen sebagai Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan. 5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 6. Penduduk adalah Warga Negara INDONESIA dan Orang Asing yang bertempat tinggal di INDONESIA. 7. Warga Negara INDONESIA yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang- orang bangsa INDONESIA asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai Warga Negara INDONESIA. 8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara INDONESIA. 9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 13. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk INDONESIA. 14. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 15. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 17. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 19. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan. 22. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatan informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan. 23. Data Pribadi adalah data perseorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 24. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama islam.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERTA KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 5

Koreksi

Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Koreksi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi kegiatan sebagai berikut : 1. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 2. Pembentukan Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan Administrasi Kependudukan; 3. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 4. Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi kependudukan; 5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; 6. Memberikan tugas kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; 7. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah; 8. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi : a.mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. menerbitkan Dokumen Kependudukan; d.mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat /penganut kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi : a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; b.memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan; c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan d.mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam. (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

BAB Ketiga

Kewajiban dan Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 7

Koreksi

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi : a.mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. menerbitkan Dokumen Kependudukan; d.mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat /penganut kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi : a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; b.memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan; c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan d.mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam. (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 24

Koreksi

(1) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi: a. penduduk korban bencana alam; b.penduduk korban bencana sosial ; dan c. orang terlantar; (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di tempat sementara. (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.

Pasal 25

(1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyediakan: a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan; b.formulir pendataan; c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyediakan: a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; b.formulir pendataan. (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 26

Tata cara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dan Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain. (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental. (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa. (4) Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Pasal 28

Tata cara Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

(1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK. (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. (4) Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 30

(1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas: a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar; b.6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK. (2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.

BAB 1

Perubahan Alamat

Pasal 12

Koreksi

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk berdasarkan laporan dari WNI dan Orang Asing.

Pasal 13

Koreksi

Perpindahan (1) Perpindahan penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk. (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut : a. dalam satu desa/kelurahan; b.antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan; c. antar kecamatan dalam satu kabupaten; d.antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi; atau e. antar kabupaten/ kota antar provinsi. (3) Penduduk WNI Kabupaten Sragen yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah. (4) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun. (5) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sragen yang akan pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang. (7) Pindah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan e, apabila terjadi pembatalan pindah, penduduk wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat keterangan pindah yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan. (8) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 14

Kedatangan (1) Setiap Penduduk WNI yang datang dari daerah lain yang bermaksud berdomisili di Kabupaten Sragen wajib melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat keterangan pindah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya surat keterangan pindah dari daerah asal dan melampirkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang. (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan. (4) Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap yang bermaksud berdomisili di Kabupaten Sragen wajib melaporkan kedatangannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang dari instansi daerah asal dan sekaligus melampirkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 15

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk WNI yang bertransmigrasi berdasarkan laporan dari WNI dan/atau Satuan Kerja yang mempunyai bidang tugas transmigrasi.

Pasal 16

Tata cara dan persyaratan pendaftaran perpindahan penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB 2

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA

Pasal 13

Koreksi

Perpindahan (1) Perpindahan penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk. (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut : a. dalam satu desa/kelurahan; b.antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan; c. antar kecamatan dalam satu kabupaten; d.antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi; atau e. antar kabupaten/ kota antar provinsi. (3) Penduduk WNI Kabupaten Sragen yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah. (4) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun. (5) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sragen yang akan pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang. (7) Pindah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan e, apabila terjadi pembatalan pindah, penduduk wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat keterangan pindah yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan. (8) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 14

Kedatangan (1) Setiap Penduduk WNI yang datang dari daerah lain yang bermaksud berdomisili di Kabupaten Sragen wajib melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat keterangan pindah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya surat keterangan pindah dari daerah asal dan melampirkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang. (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan. (4) Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap yang bermaksud berdomisili di Kabupaten Sragen wajib melaporkan kedatangannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang dari instansi daerah asal dan sekaligus melampirkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 15

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk WNI yang bertransmigrasi berdasarkan laporan dari WNI dan/atau Satuan Kerja yang mempunyai bidang tugas transmigrasi.

Pasal 16

Tata cara dan persyaratan pendaftaran perpindahan penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut : a. penduduk WNI yang pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut; b. WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di INDONESIA; c. orang Asing Datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas; d. orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 18

(1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik INDONESIA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangannya di Negara tujuan.

Pasal 19

(1) WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 20

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sragen wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal. (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas. (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 21

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 22

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepindahannya. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran.

Pasal 23

Tata cara dan persyaratan pendaftaran pindah datang antar negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB 3

Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 17

Koreksi

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut : a. penduduk WNI yang pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut; b. WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di INDONESIA; c. orang Asing Datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas; d. orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 18

(1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik INDONESIA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangannya di Negara tujuan.

Pasal 19

(1) WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 20

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sragen wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal. (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas. (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 21

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 22

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepindahannya. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran.

Pasal 23

Tata cara dan persyaratan pendaftaran pindah datang antar negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 3

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Keempat

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kelima

Pasal 29

Pasal 30

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB V