Koreksi Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan. (2) Dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. pemberdayaan santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah; b. penugasan alumni Pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar; c. beasiswa Santri; d. beasiswa Kiai, pendidik, tenaga kependidikan dan/atau pengelola Pesantren. (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.