Koreksi Pasal 16

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan fasilitasi pengembangan Pesantren. (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara sinergis oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.