PERDA

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN

PERDA Nomor 18 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Sleman. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan. 5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan perdagangan atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya. 6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan perdagangan atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya. 7. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang Des 2010 4 dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 8. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, yang berbentuk pertokoan, mall, plaza, dan pusat perdagangan. 9. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 10. Usaha mikro, kecil, dan menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM, adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 11. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. 12. Syarat perdagangan adalah syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan toko modern/pengelola jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan. 13. Izin usaha adalah Izin Usaha Toko Modern dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan. 14. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM, adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan toko modern. 15. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut IUPP, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan. 16. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat Des 2010 5 dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. 17. Cabang adalah kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan melalui pendirian outlet/gerai yang kepemilikan dan pengelolaannya berada pada pemilik sendiri. 18. Minimarket waralaba adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala nasional. 19. Minimarket cabang adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha berskala nasional. 20. Minimarket waralaba lokal adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala lokal atau regional Daerah Istimewa Yogyakarta. 21. Minimarket cabang lokal adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha yang berskala lokal atau regional Daerah Istimewa Yogyakarta. 22. Minimarket non waralaba dan non cabang adalah minimarket yang bukan minimarket waralaba, minimarket cabang, minimarket waralaba lokal, dan minimarket cabang lokal. 23. Pusat Kegiatan Nasional adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. 24. Pusat Kegiatan Wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. 25. Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. 26. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. 27. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Des 2010 6

BAB 1

IUPP

Pasal 10

Koreksi

(1) Dasar pemberian IUPP adalah: a. aspek lokasi usaha: 1. rencana tata ruang; dan 2. status jalan; Des 2010 8 b. aspek hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM; c. aspek kemitraan dengan UMKM; dan d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal. (2) Aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hierarki dalam pemberian izin.

Pasal 11

Koreksi

(1) Dasar pemberian IUTM bagi supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan adalah: a. aspek lokasi usaha: 1. rencana tata ruang; 2. status jalan; dan 3. jarak dengan pasar tradisional; b. aspek hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM; c. aspek kemitraan dengan UMKM; dan d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal. (2) Aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hierarki dalam pemberian izin

Pasal 12

(1) Dasar pemberian IUTM bagi minimarket waralaba dan minimarket cabang adalah: a. aspek lokasi usaha: 1. rencana tata ruang; 2. rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani; 3. status jalan; dan 4. jarak dengan pasar tradisional; b. aspek sosial; c. aspek kemitraan dengan UMKM; dan Des 2010 9 d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal. (2) Dasar pemberian IUTM bagi minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, dan minimarket non waralaba dan non cabang adalah: a. aspek lokasi usaha: 1. rencana tata ruang; dan 2. status jalan; b. aspek kemitraan dengan UMKM; dan c. aspek penggunaan tenaga kerja lokal. (3) Aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hierarki dalam pemberian izin.

Pasal 13

(1) Aspek rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 1, dan Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 1 sebagai berikut: No. Jenis Usaha Rencana Tata Ruang 1 2 3 1. pusat perbelanjaan paling rendah pada Pusat Kegiatan Nasional, dengan ketentuan: a. apabila berdasarkan rencana tata ruang wilayah, arahan lokasi pendirian di kawasan peruntukan permukiman; b. apabila berdasarkan rencana detail tata ruang, arahan lokasi pendirian di zona perdagangan dan jasa. 2. supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan paling rendah pada Pusat Kegiatan Wilayah, dengan arahan rencana tata ruang: a. apabila rencana tata ruang wilayah, arahan lokasi pendirian di kawasan peruntukan permukiman; b. apabila berdasarkan rencana detail tata ruang, arahan lokasi pendirian di zona perdagangan dan jasa. Des 2010 10 1 2 3 3. minimarket waralaba dan minimarket cabang paling rendah pada Pusat Pelayanan Kawasan, dengan arahan rencana tata ruang: a. apabila rencana tata ruang wilayah, arahan lokasi pendirian di kawasan peruntukan permukiman b. apabila berdasarkan rencana detail tata ruang, arahan lokasi pendirian di zona perdagangan dan jasa. 4. minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, dan minimarket non waralaba dan non cabang paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan, dengan arahan rencana tata ruang: a. apabila rencana tata ruang wilayah, arahan lokasi pendirian di kawasan peruntukan permukiman; b. apabila berdasarkan rencana detail tata ruang, arahan lokasi pendirian di zona perdagangan dan jasa. (2) Arahan rencana tata ruang yang digunakan untuk penentuan lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern apabila diatur dalam rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan peraturan zonasi, maka arahan rencana tata ruang yang dipergunakan adalah rencana tata ruang yang lebih teknis.

Pasal 14

Aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2 sebagai berikut: No. Hierarki Tata Ruang Rasio Pelayanan Minimarket (jiwa) 1. Pusat Pelayanan Lingkungan 1:10.000 2. Pusat Pelayanan Kawasan 1:9.000 3. Pusat Kegiatan Lokal 1:6.000 4. Pusat Kegiatan Wilayah 1:5.000 5. Pusat Kegiatan Nasional 1:4.000 Des 2010 11

Pasal 15

Aspek status jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2, Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2, Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 3, dan Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 2 sebagai berikut: No. Jenis Usaha Status Jalan 1 2 3 1. pusat perbelanjaan paling rendah jalan provinsi 2. supermarket, department store, hypermarket, dan grosir yang berbentuk perkulakan paling rendah jalan provinsi 3. minimarket waralaba dan minimarket cabang paling rendah jalan kabupaten 4. minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, dan minimarket non waralaba dan non cabang paling rendah jalan lingkungan

Pasal 16

Aspek jarak toko modern dengan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 4 diatur sebagai berikut: No. Jenis Usaha Jarak 1. supermarket, department store, hypermarket, dan grosir yang berbentuk perkulakan paling dekat 1500 m (seribu limaratus meter) dari pasar tradisional 2. minimarket waralaba dan minimarket cabang paling dekat 1000 m (seribu meter) dari pasar tradisional Des 2010 12

Pasal 17

(1) Aspek sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dalam bentuk hasil sosialisasi dengan warga sekitar lokasi pendirian minimarket waralaba dan minimarket cabang. (2) Hasil sosialisasi dianggap telah dimiliki apabila sosialisasi telah dilakukan pada tahap perizinan sebelumnya untuk jenis kegiatan minimarket waralaba dan minimarket cabang, serta dilampirkan pada saat proses permohonan IUTM.

Pasal 18

(1) Aspek kemitraan dengan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, Pasal 11 huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf c, dan Pasal 12 ayat (2) huruf b yaitu kerjasama antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan UMKM disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. (2) Kemitraan dengan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang produksi, pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha atau pendanaan. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Aspek penggunaan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (1) huruf d, dan Pasal 12 ayat (2) huruf c, yaitu mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal sesuai dengan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja. Des 2010 13

BAB 2

IUTM

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI

Pasal 22

Koreksi

(1) Setiap pemilik izin usaha berhak: a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin yang dimiliki; b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah. (2) Setiap pemilik izin usaha wajib: a. melaksanakan kemitraan dengan UMKM dan koperasi; b. menggunakan tenaga kerja lokal sesuai dengan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja. c. menaati ketentuan dalam perizinan yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku mengenai perpajakan, retribusi, serta larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; d. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen; e. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha; f. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha; Des 2010 15 g. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usaha; h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang terlarang lainnya; i. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan, dan drainase, kamar mandi, dan toilet, serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen; j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan; k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran; l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam Rupiah (Rp); dan m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen. (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik usaha juga wajib menyisihkan sebagian keuntungan usahanya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

Pasal 23

(1) Pemilik usaha yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), dan/atau Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi dikenakan bagi pemilik usaha yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. peringatan tertulis; b. pembekuan sementara izin; Des 2010 16 c. pencabutan izin; d. penyegelan; e. penutupan sementara; f. penutupan tempat usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Koreksi

(1) Setiap pemilik usaha yang tidak memiliki IUPP atau IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah dimiliki oleh pusat perbelanjaan, supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan pada saat permohonan Des 2010 18 daftar ulang Surat Izin Usaha Perdagangan kegiatan usaha tersebut dianggap telah memenuhi aspek pemberian IUPP atau IUTM. b. Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah dimiliki minimarket waralaba dan minimarket cabang yang berjarak lebih dari 1000 m (seribu meter) dari pasar tradisional pada saat daftar ulang surat izin usaha perdagangan telah memiliki izin peruntukan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, dan Surat Izin Usaha Perdagangan dengan fungsi sebagai pertokoan atau minimarket, dianggap telah memenuhi aspek pemberian IUTM. c. Minimarket waralaba dan minimarket cabang yang berjarak lebih dari 1000 m (seribu meter) dari pasar tradisional pada saat daftar ulang izin usaha telah memiliki izin peruntukan penggunaan tanah, atau izin mendirikan bangunan, atau izin gangguan, atau surat izin usaha perdagangan berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. melengkapi izin yang belum lengkap, dan terhadap minimarket waralaba dan minimarket cabang tersebut dinyatakan telah memenuhi aspek pemberian IUTM; 2. pemenuhan kelengkapan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat 1 (satu) tahun. d. Minimarket waralaba dan minimarket cabang yang berjarak kurang dari 1000 (seribu) meter dari pasar tradisional dan telah memiliki izin gangguan atau surat izin usaha perdagangan tetap dapat beroperasi sampai habis masa berlaku izin gangguan atau surat izin usaha perdagangan, dan setelah itu wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. e. Minimarket waralaba dan minimarket cabang yang berjarak kurang dari 1000 m (seribu meter) dari pasar tradisional dan telah memiliki izin peruntukan penggunaan tanah atau izin mendirikan bangunan wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Des 2010 19

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

Pasal 27

BAB XI

Pasal 28